keuangan daerah. akuntansi keuangan daerah, serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. keuangan daerah

SIKD dalam kaitannya dengan keuangan negara maka seperti ditetapkan dalam PP nomor 45 tahun 2013 pasal 180 dinyatakan bahwa : (1) Dalam rangka pengelolaan dan. 2. pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. B. Pasal 7 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Modul Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, DepKeu RI 4. 15 Tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasionalkeuangan daerah (public financial management/PFM). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun. RAKOR INTEGRASI E-SAMSAT & SIP-SAKATO (TAX CLEARENCE) Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. 000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan. 3. Isi. 3. Sebuah negara dibagi-bagi menjadi beberapa daerah yang lebih kecil. UNIT KERJA. Meningkatkan Pemahaman mengenai Pembahasan Dan Pencermatan Atas Laporan Hasil. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK. Lingkup Akuntansi Keuangan Daerah. 2. (2) Hubungan Keuangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penatausahaan Perbendaharaan Daerah 7 s. Sekretaris : Direct 021-859039035 atau 021-85 910031 Pes. Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) Pemerintah Provinsi tahun. Rorong3 [email protected] Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undanganPengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah, dapat melakukan penatausahaan di luar SIPD yang secara bersamaan tetap direkam dalam SIPD seusai ketentuan perundang-undangan. Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah, Tingkat Ketergantungan Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dengan Kinerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Di Indonesia Tahun Periode 2013, 2014, 2015) Pengertian keuangan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja PAD. wawancara yang sudah dilakukan dengan bapak Penyusunan laporan keuangan BPKA AP selaku Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan dilakukan BPKA Pemerintah Kota Pasuruan menyatakan : menggunakan basis akrual sesuai dengan Permendagri No. AKSI. Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Hal tersebut akan mencakup berbagai hal mengenai pertanggungjawaban pelaksana APBD untuk. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Drs Reydonnyzar Moenek, M. Email: ppidbkad@gmail. lala lili. 477 10% Rendah SekaliPengelolaan Keuangan Daerah. go . Keuangan Daerah Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi Ketergantungan Keuangan Daerah 0,00 - 10. Beli koleksi Buku Keuangan Daerah online lengkap edisi & harga terbaru September 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. MAKALAH ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK “MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH” Dosen Pengampu : Nidya Putri Syahida, S. 1. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiPenatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Simpanan Pemda. Peraturan Pemerintah (PP) NO. , 2019). 2005. id. Subdit Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah(1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) melalui sistem pengendalian intern merupakan faktor yang berperan penting dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah diwajibkan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai peraturan pemerintah no. 1. 6. 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah memberikan perubahan yang sangat mendasar terhadap pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Semarang (ANTARA) - Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. 375 7% Rendah Sekali 2017 75. Berdasarkan hasil analisis. (Atep dkk, 2004) 4. transaksi keuangan daerah misalnya untuk pembayaran kontrak dengan rekanan, pembayaran gaji pegawai, pembayaran atas pengadaan barang/jasa, penghimpunan pendapatan daerah, dan lain sebagainya. keuangan daerah! Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. NAMA DOKUMEN. PS. 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu disusun pedoman penyusunan sistem informasi. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman b. 55 TAHUN 2005. See Full PDF Download PDF. 5 Menurut Halim Berdasarkan peraturan-peraturan manajemen keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah memiliki karakteristik antara lain: (a) Pengertian Daerah adalah propinsi dan kota atau kabupaten. Akuntansi keuangan daerah merupakan. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor. Keuangan Daerah diatur bahwa Pemerintah Daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. Keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu: 1. 2020. 07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, Dan. Keuangan Daerah Dengan Peran Komitmen Pimpinan Sebagai Pemoderasi Febby Syah Putri Mulyani1; Masyitha Putri Fahmi2; Selatri Wulandari2; Yolanda Rasyid1 dan Muhammad Ahyaruddin1* Abstrak: Latar Belakang: Permasalahan pengelolaan keuangan daerah masih sering terjadi. Tabel 1 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota7 Kategori Provinsi Kabupaten/Kota Tinggi di atas Rp4. Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD Dan Pertumbuhan Arus Kas Tujuan umum laporan keuangan Pemerintah adalah untuk menyajikan posisi keuangan neraca, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas laporan pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan. Sujatmiko Wibowo Follow. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan UU No. 15. Badan Keuangan Daerah [ HUT RI 78 ] - Teguh Kukuh Berlapis Baja - BAKEUDA NTT. 10 Jl. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan,. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka dari itu nama BPKD berubah menjadi BPKAD tetapi masih dalam satu SKPD yang sama yaitu BPKAD Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal 13 Peraturan Daerah No 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ProvinsiWebsite BKAD - Badan Keuangan & Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 16. 3. keuangan daerah, pada hal keuangan daerah ini merupakan obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). -Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. keuangan daerah, namun juga pengelolaan aset daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Rata-rata rasio efisiensi sebesar 99,02%, yang termasuk pada kriteria efisien. PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Mengutip laman Sumber Belajar Kemdikbud, menurut Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan. Kewenangan mengelola keuangan daerah merupakan bagian dari pelimpahan kewenaangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Definisi: Penatausahaan Keuangan yang dimaksud adalah Dokumen keuangan setiap Biro. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah ditetapkan dan. d. 7. Keuangan Daerah (SIPKD) adalah bagian/sub sistem dari SIKD. 12 Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Rasio Ketergantungan Keuangan Rasio derajat tingkat ketergantungan keuangan daerah bertujuan untuk. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran 2. Proses perencanaan tersebut dituangkan dalam UU 25/2004. 560. Pemerintah pusat mencakup seluruh departemen dan institusi pusat lainnya yang kegiatannya dibiayai APBN. Subjek. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain: 1. LKPD Opini Jumlah WTP % WDP % TW % TMP % Tahun 2004 21 7% 249 87% 10 4% 7 2% 287. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 1 Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Tutorial Cara Merubah Sumber Dana Di SIPD Kementerian Dalam Negeri RI. Keuangan (bahasa Inggris: finance) mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan. pertumbuhan dan rasio kemandirian keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Papua 4 Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah tersebut dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan menggunakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaranKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah di daerahnya masing-masing; c. Istilah keuangan berarti: . daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan PNBP tahun anggaran berjalan. 6, 2020 • 0 likes • 1,991 views. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan. Menurut peraturan pemeruntah No 58 Tahun 2005,Pasal 1 ayat 7 : ”Anggaran. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk. 2. Berdasarkan hasil reviu Badan Pemeriksa Keuangan RI atas kemandirian fiskal daerah tahun 2020, 443 dari 503 pemda atau 88,7% masuk dalam kategori belum mandiri. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan. keuangan daerah. Prinsip Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerahDjawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 8. Revisi 13/01/2022 Disetujui 21/0 202 DOI: 10. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Se- Jawa Tengah 1989/1990 - 1991-1992. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. abah utik. ABSTRAK. Keuangan Daerah. 3. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. pdf. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah) Dana Perimbagan (Ribu Rupiah) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kategori 2015 50. 2. Bupati. Statistik Sektoral. Dataset ini terdiri dari 3 variabel, yaitu : 1. 01 Dec 1995. . Sistem Pajak dan Retribusi Penjelasan Umum UU No. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja. incramenta menjadi anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi. Paduan Suara Mars Korpri Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun prinsip pengelolaan finansial daerah sebagai berikut: 1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni calon kuat menjadi Penjabat (Pj) gubernur Sumsel. Belum Tersedia. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Bab 1, Pasal 1, Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. kemandirian keuangan daerah 3,82%, rata-rata rasio derajat ketergantungan keuangan daerah 95,67%, rata-rata derajat desentralisasi fiskal 3,67%, rata-rata efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah 111,54% dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang juga masih rendah dengan rata-rata IPM yaitu 63,63%. Yusran Lapananda, SH. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 2. 17 Tahun. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Alamat Alamat Jalan Letjend Sutoyo, Parit Tokaya, Pontianak Selatan - 78113, Kalimantan Barat Email : bkd@pontianak. 662 794. Karakteristik kualitatif kualitas informasi keuangan pada LKPD. 2003 sebenarnya sudah dimuat materi-materi keuangan daerah, seperti tentang. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak daerah yang bergantung pada bantuan. Kebijakan akuntansi sangat diperlukan sebagai dasar pengakuan, pengukuran,SK PPID Pelaksana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dapat didownload di di sini. Pengelolaan mengenai keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasalkeuangan daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi dan pertumbuhan PAD (Berliani, 2016; Kauda, 2016; Bongini et al. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan terdapat peningkatan dalam kemandirian fiskal daerah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi dan tujuan permendagri ini, silakan klik link di bawah ini. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 9. Dari penjelasan tersebut diatas dijelaskan bahwa pendapatan dan belanja sebenarnya sudah berbasis akrual yang akan mempengaruhi kekayaan bersih di neraca. Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan Pasal 4 (1) Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Daerah kepada Pemerintah sebagaimana. 08 Jun 2023. Oleh karena itu untuk membahaskinerJA keUAnGAn dAerAH, maka terlebih dahulu harus memahami sistem pemerintahan yang dianut. Dari sisi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, sejak tahun 2016, laporan keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah mendapatkan opini Wajar. 2, Hal. 2. Tabel 1. Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah meliputi: -Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Keterbukaan berarti semua proses yang berjalan harus transparan atau semua pihak mengetahui. 52062/keuda. keuangan. Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah Pertumbuhan Ekonomi Daerah utama. Jika merujuk pada peraturan tersebut, pengelolaan. 809 559.